Sejarah Kepramukaan Indonesia
|
A. Pendahuluan
Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan
nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa
Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di
Indonesia.
B. Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke
berbagai negara termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh
orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh
orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV (Nederland Indische Padvinders
Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).
Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang
bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan
nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO
(Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ
(Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery),
HW (Hisbul Wathon).
Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah
Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan.
Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun
1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu
Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian
tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah
menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.
Pada waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh
Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA.
Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada
tanggal 28 Desember 1945 di Sala sebagai satu-satunya organisasi kepanduan.
Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi
kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan
Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri
Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia)
Menyadari
kelemahan yang ada maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama
PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia).
Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah.
Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis
agar menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis.
Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan
perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun
1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani
oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke
Jepang.
Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai
satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan
pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama
sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar
metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas
ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan
kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat
berkembang dari kota ke desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang
dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan.
Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 %
adalah petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya
para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan
anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
menarik perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan
Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan
Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara
dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970
menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan
instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam
penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan
pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan
pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar